Gubernur Jakarta, Pramono Anung, melontarkan kritik pedas kepada Satuan Polisi Pamong slot gacor Praja (Satpol PP) Jakarta terkait penanganan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Pramono menyayangkan tindakan represif pembubaran paksa terhadap massa aksi yang tengah berkemah secara damai, sementara di sisi lain Satpol PP terkesan membiarkan persoalan parkir liar yang semakin menjamur di berbagai sudut ibu kota.
Kritik Tajam Gubernur Jakarta
Dalam sebuah pernyataan resminya, Pramono Anung menegaskan bonus new member 100 bahwa aparat penegak perda seperti Satpol PP seharusnya menjalankan tugas dengan adil dan proporsional. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pembubaran paksa aksi demonstrasi yang berlangsung secara tertib di depan Gedung DPR RI.
Menurut Pramono, unjuk rasa adalah hak konstitusional setiap warga negara. Selama aksi berlangsung damai dan tidak mengganggu ketertiban umum secara signifikan, tidak seharusnya dibubarkan dengan cara kekerasan atau pemaksaan. Ia pun menilai tindakan tersebut mencederai nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang.
Satpol PP Dinilai Tidak Tegas Soal Parkir Liar
Yang lebih memicu reaksi publik adalah kenyataan bahwa Satpol PP dinilai sangat sigap saat membubarkan aksi damai, namun bersikap seolah tutup mata terhadap pelanggaran yang lebih nyata dan merugikan masyarakat, seperti parkir liar. Fenomena ini bisa ditemukan dengan mudah di berbagai titik strategis Jakarta, mulai dari kawasan pasar, rumah sakit, hingga area perkantoran.
Pramono secara terbuka menyebut bahwa parkir liar sudah menjadi penyakit lama yang tidak kunjung diberantas secara serius. Ia meminta agar Satpol PP memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap parkir liar yang tidak hanya merampas ruang publik, tetapi juga menimbulkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan lain.
Desakan Evaluasi Kinerja Satpol PP
Menanggapi kejadian ini, Gubernur Pramono Anung berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP Jakarta. Ia menegaskan pentingnya keberimbangan dalam menjalankan tugas—dimana aparat harus berani bersikap tegas terhadap pelanggaran nyata yang merugikan masyarakat luas, bukan hanya fokus kepada aktivitas yang menjadi sorotan politik atau media.
Selain itu, Pramono juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan keberadaan parkir liar secara langsung ke Pemprov DKI. Hal ini bertujuan agar pengawasan tidak hanya berasal dari internal birokrasi, tetapi juga dari partisipasi aktif warga ibu kota.
Masyarakat Dukung Ketegasan Gubernur
Langkah Gubernur Pramono Anung mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Warganet di media sosial ramai memuji sikap tegas Pramono dalam menegur Satpol PP dan memperjuangkan hak rakyat untuk bersuara. Mereka juga berharap agar langkah ini menjadi titik balik dalam penataan kembali fungsi dan arah kerja Satpol PP Jakarta.
Dengan kritik dan evaluasi ini, publik menanti tindak lanjut nyata dari Pemprov DKI Jakarta agar ketertiban kota dapat terjaga tanpa mengorbankan hak-hak demokratis warga.