Kaji Ulang Airlangga Hartarto Sebagai Calon Ketum Partai Golkar Karena Sebagai Menteri

Kaji Ulang Airlangga Hartarto Sebagai Calon Ketum Partai Golkar Karena Sebagai Menteri

Swaraindo.com – Menurut saya, majunya Pak Airlangga Hartarto perlu dikaji ulang oleh DPP Partai Golkar jangan sampai DPP Partai Golkar dianggap publik tidak tahu UU atau Melanggar UU. Selain itu Presiden RI Pak Jokowi harus di ingatkan bahwa Pembantu Presiden (Menteri) tidak boleh rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Politik.

Memang saat ini ada beberapa Menteri yang juga rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai tetapi sebentar lagi Mereka juga akan melaksanakan Munas jadi tidak ada salahnya jika Partai Golkar menjadi partai pertama yang memberikan pendidikan politik kepada rakyat Indonesia.

Apabila merujuk pada UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tak ada larangan menteri menjabat sebagai pimpinan partai politik. Namun menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Begini bunyi pasalnya:

Pasal 23
(1) Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.
c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Apa yang saya sampikan diatas bukan soal suka dan tidak suka melainkan Saya mengajak Kader Partai Golkar semua untuk berpolitik tanpa mengabaikan prinsip – prinsip politik bernegara. (MSR)